Sidikalang, Serenews.id– Forum Komunikasi Pemegang Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) temui Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, untuk menyampaikan aspirasi supaya bersinergi mendukung kehadiran investasi di Kabupaten Dairi, Selasa (14/7/2026) di di Kantor DPRD Dairi Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.
Pertemuan FKPHUPD dipimpin Ketua Umum, Saut Martua Ujung, Ketua Harian, Aslim Padang bersama, Rasmon Sinamo, Honny Lingga, Richard Kudadiri, Tunggul Bako, Naek Capah, Wahidin Lingga, Landong Bintang, Eben Manik dan tokoh perempuan Pakpak, Delphi Masdiana Ujung.
Ketua Umum FKPHUPD, Saut Martua Ujung menyampaikan, kunjungan silaturahmi dengan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, untuk mengajak lembaga legislatif mendengarkan aspirasi dan bisa bersinergi mendukung investasi dilakukan PT Dairi Prima Mineral di Dairi. Pengamatan dilakukan FKPHUPD, kehadiran PT DPM, akan mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan terciptanya lapangan pekerjaan.
Investasi dilakukan PT DPM diyakini akan mendorong kemajuan Kabupaten Dairi. FKPUPD sangat setuju dengan investasi yang dilakukan PT DPM.
“Pernyataan sikap mendukung operasional PT DPM sudah kami sampaikan kepada sejumlah lembaga pemerintah yang diwakili 19 Marga Suku Pakpak di Jakarta beberapa waktu lalu,” ungkap Saut.
Sementara itu, Ketua Harian FKPHUPD, Aslim Padang menambahkan, pihaknya datang untuk mendorong DPRD Dairi supaya bersinergi dengan masyarakat mendukung supaya PT DPM segera beroperasi. Dimana PT DPM sudah mengantongi izin kelayakan lingkungan.
“Kami sebagai masyarakat sangat mengharapkan perusahaan pertambangan timah hitam dan seng tersebut bisa segera beroperasi,” katanya.
Lanjutnya, kehadiran investor di Dairi akan membantu masyarakat. Dengan beroperasinya PT DPM, akan banyak membuka peluang pekerjaan, perputaran ekonomi.
Menurut Aslim, terkait penolakan segelintir orang atau kelompok, itu bukan representase semua masyarakat Dairi. Begitu juga masalah isu bencana dan ancaman ruang hidup yang mereka sampaikan, bahkan sudah ada kajian pemerintah sehingga izin PT DPM dikeluarkan.
Sementara itu, Tokoh Perempuan Pakpak, Delphi Masdiana Ujung SH, MH, mengharapkan langkah konrit dari pemerintah serta lembaga DPRD menyikapi pro kontra kehadiran investasi di Dairi khususnya dilakukan PT DPM.
Pihaknya pro terhadap investasi supaya Dairi bisa lebih maju terutama diera efisiensi anggaran dilakukan pemerintah. Karena, pendapatan asli daerah (PAD) Dairi masih sangat rendah, untuk mendukung anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sehingga, kehadiran investor di Dairi sangat dibutuhkan.
Terkait isu yang digulirkan bahwa kehadiran PT DPM telah mengancam kehidupan perempuan atau ibu dan anak. Hal tersebut tidak benar. Pihaknya sudah mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, tidak ada data mereka seperti yang di isukan tersebut. Sebaliknya, lanjut Delphi menyampaikan, kehadiran PT DPM justru menciptakan pemberdayaan perempuan.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu, terkait pelestarian budaya Pakpak salahsatunya pelaksanaan Pesta Budaya Njuah-Njuah agar menjadi agenda rutin pemerintah.
Menjawab aspirasi disampaikan para tokoh Pakpak yang tergabung dalam FKPHUPD, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani menegaskan, sikap DPRD terhadap investasi dilakukan PT DPM sangat jelas, mendukung kehadiran dan operasional PT DPM.
“Sikap DPRD Dairi mendukung pemerintah yang sudah mengeluarkan addendum izin Amdal kelayakan lingkungan PT DPM yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup,” ucapnya.
Apa yang disampaikan FKPHUPD, adalah benar, iklim investasi yang masuk ke Dairi harus didukung. Pembangunan Kabupaten Dairi, tidak bisa hanya ditopang APBD apalagi saat ini ada efisiesi anggaran. Dengan efisiensi anggaran dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan pembangunan. Diakuinya, dibutuhkan investor untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat.(*)
